TUTUP!!! Klik 2x...

Ini Yang Terjadi Jika Fatwa MUI Diabaikan ... Astaghfirullah!!!

Sekarang - sekarang ini, kita lagi menunggu hasil gelar masalah ahok terpaut permasalahan penistaan agama. benar, majelis ulama indonesia (mui) sudah melaporkan ahok menista al - qur’an dan juga ulama, tetapi itu warnanya tidak menjamin aparat penegak hukum memutuskan ahok melanggar pasal penistaan agama. aparat tampaknya amat berwaspada dalam permasalahan ahok ini, buat tidak berkata lamban dan juga ragu dengan perilaku mui.

butuh kita tahu, mui terdapat, karna tumbuhnya kerasa silih yakin dan juga memerlukan di antara pemerintah dan juga ulama ketika itu. sebelumnya, terdapat jarak di antara keduanya. apabila di masa revolusi, mereka bantu membantu memperjuangkan kemerdekaan, tetapi 30 tahun sehabis indonesia merdeka, mereka kian lama kian berjauhan. pemerintah menyangka ulama bagaikan batu penghalang pembangunan, kecuali yang ingin “membantu”. ulama diwajibkan menyokong seluruh program pemerintah. tidak boleh dibantah. walaupun bagi kepercayaan ulama, program itu berlawanan dengan islam.

diperlakukan begitu, golongan ulama tidak tunduk. mereka teringat hendak hadits nabi, “ulama yang mendekati penguasa, dicemburui ketulusan agamanya. lebih baik menghindar demi keselamatan agamamu. ” ulama yang muda - muda senantiasa mengkritik pemerintah lewat tabligh - tabligh dan juga khutbah jum’at. kritik mereka juga hingga ke kuping pemerintah. hingga pemerintah terasa butuh mengirim banyak intel.

“kadang - kadang, biar kabar berisi, kata sejengkal direntang diperuntukan sehasta. kata sehasta dirunyut diperuntukan sedepa, ” ungkap buya hamka.

satu waktu, di golongan ulama menimbang, bahwa mengkritik pemerintah di tabligh - tabligh aja ataupun di khutbah jum’at aja, lebih banyak ruginya dibanding untungnya. orang yang dikritik itu tidak insyaf. malah mencuat hawa nafsunya melindungi gengsi. mengkritik dari jauh cuma hendak menaikkan jauh.

di golongan pemerintah menimbang pula. mereka menyadari kesalahan siasat sepanjang ini yang menjadikan ulama bagaikan perlengkapan politik pembujuk rakyat. karena rakyat sudah bosan dengan itu dan juga tidak lagi bodoh. kian lama pemerintah kian merasakan betapa perlunya ulama - ulama mendampingi dan juga menasihatinya. karena banyak perihal yang menyangkut agama yang tidak diketahuinya, yang mampu menyinggung perasaan umat islam. saat ini, untuk pemerintah, pembangunan tidak semata modul, tetapi pula rohani. karna itu pemerintah membentuk majelis ulama. diajaklah ulama bergabung di dalamnya. ulama yang terasa lebih baik tidak menghindar tadi, sehabis mendengar ajakan pemerintah itu, kemudian menerimanya (hamka, panji warga 1/8/1975, 15/9/1975).

sehabis majelis ulama berdiri, majelis ulama di masing - masing propinsi, kabupaten, hingga kecamatan mengadakan musyawarah nasional (munas) , yang dihadiri oleh 4 orang ulama dari masing - masing propinsi, wakil - wakil dari organisasi islam dan juga ulama - ulama terkemuka. munas diadakan di jakarta dari bertepatan pada 21 - 26 juli 1975. tujuan utamanya mendirikan majelis ulama indonesia pusat.

munas i mui. nampak menteri agama, mendagri dan juga gubernur dki. sumber photo majalah panji masyarakat
pada munas itu, presiden soeharto membukanya dengan “bismillahirrahmanirrahim”. dalam pengarahannya, dia menginginkan ulama ikut andil dalam pembangunan setimpal dengan bidangnya. karna untuk dia, pembangunan bukan sekedar modul, tetapi pula rohani. dia meningkatkan, bagaikan bangsa, kemerdekan kita amat tergantung pada kemerdekaan jiwa dengan iman dan juga takwa kepada allah, dibanding pengaruh lain. hingga, lanjutnya, sangat besar harapan umat, spesialnya yang beragama islam, kepada ulamanya buat amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh berbuat baik, menghindari berbuat munkar) dan tidak terasa bingung dan juga cemas di dalam menegakkan kebenaran.

presiden soeharto pula mengatakan, pemahaman hidup beragama, keteguhan iman dan juga takwa, menimbulkan kita berlapang dada mengalami penduduk yang agamanya berubah. karena, lanjutnya, agama islam mengarahkan 2 perihal berarti dalam al - qur’an: la ikraha fiddin (tidak terdapat paksaan dalam agama) dan juga lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

dan juga presiden soeharto menegaskan, majelis ulama hendak membagikan nasihatnya kepada pemerintah baik dimohon maupun tidak (hamka, panji warga, 1/8/1975).

“karena demikian besar peranan alim ulama dalam pembangunan warga, hingga aku menyangka amat pas terdapatnya majelis ulama yang lekas hendak dibangun oleh ulama ini, ” ungkap presiden soeharto (pelita, 22/7/1975).

dalam munas, menhankam, jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) maraden panggabean, pula mengantarkan pemikirannya. baginya,

”kaum ulama telah membagikan sahamnya yang amat besar untuk pengisian makna kemerdekaan dan faktor yang ikut dan dalam merealisasikan pancasila, spesialnya sila ketuhanan yang maha esa dan juga menguatkan ketahanan spirituil dalam mengalami pandangan hidup lain yang berlawanan dengan pancasila. ” (pelita, 23/7/1975).

buya hamka seorang diri kala itu berpidato. dia membagikan cerminan gimana posisi ulama di warga.

“kami ini seperti kue bika, terbakar antara dua
bara api yang panas, di atas pemerintah dan juga di dasar umat. (rusydi hamka, individu dan juga martabat buya profesor. dokter. hamka, 1981)

munas yang kesatu ini telah mempertemukan ulama - ulama dari bermacam ormas islam serupa nahdlatul ulama, muhammadiyah, persis, al - irsyad, ar - rabithatul alawiyah, dan juga aljam - iyatul washliyah. seluruhnya bersatu dalam cinta kepada agama dan juga bangsa.

munas sukses membentuk pengurus majelis ulama indonesia, yang dilantik oleh menteri agama, mukti ali. dewan pimpinannya terdiri dari kepala universal, profesor. dokter. hamka dan juga ketua - ketua, kh. abdullah syafiie, kh. syukri ghozali, kh. habib muhammad al - habsyi, kh. hasan basri, dan juga h. soedirman
pelantikan mui oleh menteri agama, mukti ali. sumber photo majalah panji masyarakat
munas diakhiri dengan penandatanganan piagam berdirinya mui tertanggal 26 juli 1975. secara berentetan 26 kepala delegasi majelis ulama wilayah tingkatan i membubuhkan ciri tangannya. tiap - tiap diawali dari delegasi dki jakarta hingga maluku. setelah itu disusul oleh wakil - wakil ormas islam dan tokoh - tokoh perorangan yang mendatangi munas tersebut.

ormas - ormas islam yang menandatangani piagam tersebut merupakan nu (diwakili kh. meter. dachlan) , muhammadiyah (ir. h. basid wahid) , sarikat islam (h. meter. syafii wirakusuma) , perti (nurhasan ibnu hajar) , al - wasliyah, mathla’ul anwar, al - ittihadijah, guppi, ptdi, dan juga dewan masjid.

tokoh - tokoh islam yang membubuhkan ciri tangan yakni profesor. dokter. hamka, kh. safari, kh. abdullah syafii, mr. kasman singodimedjo, kh. hasan basri, tgk. h. abdullah ujong rimba, h. kudratullah dan juga lain - lain. ikut pula menandatangani piagam tersebut dinas - dinas rohani abri, disrohis angkatan darat, disrohis angkatan laut, disrohis angkatan hawa, dan juga disrohis polri.

hari terakhir munas. nampak kh bisri sjansuri, tuan guru h. zainuddin pancor, h. kafrawi dan juga menteri agama, mukti ali. sumber photo majalah panji masyarakat

dalam pedoman pokok mui, terdapat 5 guna mui:

1. berikan fatwa dan juga nasihat menimpa permasalahan keagamaan dan juga kemasyarakatan kepada pemerintah dan juga umat islam lazimnya bagaikan amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha tingkatkan ketahanan nasional.
2. menguatkan ukhuwah islamiyah dan juga melakukan kerukunan antar umat beragama. dalam mewujudkan persatuan dan juga kesatuan nasional.
3 mewakili umat islam dalam tubuh konsultasi antar umat beragama.
4. penghubung antara ulama dan juga umara (pemerintah) serta
5. jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan juga umat guna mensukseskan pembangunan nasional.

majelis ulama tidak berpolitik dan juga tidak bertabiat operasionil (pelita, 28/7/1975).

dari sejarah berdirinya mui ini, kita dapat saksikan kalau sesungguhnya pemerintah mempercayakan seluruhnya perkara agama kepada mui. tetapi dalam perjalanannya, pemerintah tidak senantiasa menerima fatwa mui. contohnya fatwa haram untuk umat islam memperingati natal berbarengan. ketika itu, menteri agama, alamsyah, memohon fatwa tersebut dicabut. tetapi dengan tegas hamka menolak dan juga memilah meletakkan jabatannya. sehabis pemerintah menolak fatwa itu, apakah mui ketiadaan keyakinan umat? dalilnya umat senantiasa menjajaki fatwa itu. umat senantiasa yakin ulama. pemerintah lah yang malah tidak laku.

buya hamka berbarengan mukti ali dan juga menteri penerangan, mashuri. sumber photo: majalah panjimas


jadi bahwa pemerintah saat ini membela ahok dan juga tidak menjajaki perilaku mui yang perannya lebih besar dari fatwa, mereka benar berharap umat meninggalkannya.

bagaikan penutup, suatu nasihat dari kepala universal mui kesatu, buya hamka, buat mereka, “kalau terdapat di antara kita yang bertanya apa sanksinya bahwa nasehat dan juga fatwa tidak digubris oleh penguasa, bukanlah terdapat undang - undang manusia yang hendak menuntut pemerintah. karena pemerintah itu seorang diri merupakan pemegang undang - undang. namun bila fatwa itu benar dan juga jujur, masih pula ditolak, hingga pemegang - pemegang kuasa itu hendak dihukum oleh tuhan seorang diri. kadang - kadang mereka terima kontan di dunia ini pula. meningkat mereka tidak yakin hendak kekuasaan tuhan, meningkat mereka tenggelam ke dalam la’nat ilahi. ” (panji warga, 1/8/1975).

penulis: andi ryansyah





(Sumber: http:// www. portalpiyungan. co/2016/11/sejarah-panjang-mui-bila-fatwa-ulama. html )

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.

Total Tayangan Laman